Kampanye Anti Korupsi = Percuma

Akhir-akhir ini saya semakin sering saja melihat iklan anti korupsi di saluran-saluran TV kita. Ada iklan yang menunjukkan seorang anak sekolah yang malu pakai baju pemberian bapaknya karena sang bapak adalah pejabat yang korupsi. Ada juga iklan yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan para pelaku korupsi ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

Saat ini pemerintah memang sedang gencar-gencarnya meluncurkan berbagai iklan masyarakat yang mengutuk perbuatan korupsi. Korupsi ditempatkan sebagai perbuatan nista: sebuah pilihan yang seakan-akan hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang rakus harta. Sementara pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan upaya "ke luar" (publik), saya sering tersenyum melihat usaha yang dilakukan pemerintah ini. Sebenarnya pernahkah kita bertanya, kenapa seseorang sampai mau berkorupsi?

Mari kita lihat daftar peringkat gaji pegawai-pegawai instansi pemerintah di bawah ini:
- Eselon 1: Rp. 4,5 juta/bulan
- Eselon 2: Rp. 2 juta/bulan 
- Eselon 3: Rp. 900 rb/bulan
- Eselon 4: Rp. 360 rb/bulan

Eselon-4 adalah jabatan terendah dalam suatu instansi pemerintah (kira-kira setara pegawai tingkat terrendah) dan Eselon-1 adalah jabatan tertinggi (setara Direktur Jenderal/DirJen dalam suatu departemen atau instansi publik).

Dari daftar di atas, kita bisa lihat bahwa gaji tertinggi seorang pejabat pemerintah adalah Rp. 4,5 juta/bulan. Sekarang mari kita lakukan hitungan matematis.. Berapa kebutuhan uang teman-teman/bulan? Kalau saya, ketika saya kos di Bandung semasa kuliah, saya butuh Rp. 1,7 juta/bulan. Kalau di suatu keluarga ada 4 orang anggota keluarga, maka paling tidak dibutuhkan 4 x Rp.1,7juta/bulan = Rp. 6,8 juta/bulan. Dalam keluarga, jumlah ini jelas belum cukup. Kita masih harus masukkan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dll. Kebutuhan uang/bulan jelas jadi jauh lebih besar daripada Rp.6,8 juta. Sekarang  logiskah bila pemerintah hanya mengupah pegawai tertingginya dengan gaji Rp.4,5 juta/bulan?

Menurut saya inilah penyebab utama korupsi. Pemerintah tidak menggaji pegawainya dengan memahami standar hidup yang saat ini berlaku. 

Mengapa pemerintah tidak bisa menggaji pegawainya dengan gaji yang pantas? Karena birokrasi pemerintah Indonesia terlalu gendut! income bulanan pemerintah yang hanya didapat dari pajak dan BUMN-BUMNyang jumlahnya hanya segelintir (dan biasanya banyak merugi) harus didistribusikan ke kalangan birokrat yang jumlahnya terlalu banyak.

Pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti standar pemerintah negeri-negeri tetangga. Lihat Malaysia sebagai contoh. atau Singapura. atau Jerman sekalian. di negara-negara itu, birokrasi yang ada berbentuk langsing, tidak terlalu banyak pegawai, akan tetapi efektif. Para birokrat pun akhirnya bisa digaji dengan gaji yang tinggi. semua orang pun merasa puas. Di negeri-negeri tetangga, para pejabat tinggi departemen, setingkat Dirjen, merasa senang, karena selain mendapatkan gaji yang mencukupi, mereka pun masih mendapat bonus. Ini setimpal dengan jerih payah yang mereka keluarkan. 
Pemerintah Indonesia semestinya melakukan ini. Yakni pelangsingan birokrasi. 

Kalau pemerintah Indonesia saat ini takut bahwa pelangsingan birokrasi dengan cara pemecatan akan menimbulkan banyak pengangguran, mungkin bisa diterapkan metode regresi, yakni penurunan jumlah CPNS yang diterima dari tahun ke tahun. Promosi jabatan untuk para pejabat yang kerjanya hanya kongko-kongko lantas diperlambat. lalu dilakukan pembenahan dalam instansi itu sendiri. Birokrasi pun lama-lama akan menjadi langsing dan efektif. 
 
Menurut saya, pemerintah sih boleh saja buat iklan-iklan anti korupsi. Tapi kalau pemerintah tidak pernah bersikap analitis, mencoba mencari tahu akar/motif sebenarnya seseorang berkorupsi, maka permasalahan sebenarnya tidak akan pernah selesai. Untuk saya, sama saja dengan menabur garam di laut.