Hari ini terjadi sebuah peristiwa penting terkait masa depan Palestina: AS mengumumkan bahwa mereka tidak lagi memandang pendudukan Israel atas Tepi Barat sebagai tindakan ilegal.

Bicara soal Israel, ini adalah negara dengan penduduk hanya 10 juta yang siap dicaplok oleh negara-negara Arab di sekelilingnya yang berpenduduk ratusan juta orang. Meski demikian, lobi Israel di AS luar biasa kuat.

Salah satu organisasi lobi pro-Israel terkuat di AS adalah AIPAC. Hanya dari iuran anggota saja, AIPAC dapat mengumpulkan US$ 90 juta dalam setahun. Pada pemilu tahun lalu, AIPAC dan organisasi-organisasi pro-Israel menggelontorkan US$ 14 juta untuk menyokong para caleg AS untuk menjamin bahwa mereka akan membela kepentingan Israel di legislasi AS.

Dari 435 anggota House of Representatives AS, 269 anggota menerima suntikan dana dari organisasi-organisasi lobi pro-Israel sebesar rata-rata US$ 23.000 per anggota dan dari 100 anggota Senat AS, 58 anggota menerima sokongan dana dari organisasi-organisasi tersebut sebesar rata-rata US$ 77.124 per anggota. Masih bingung kenapa politik luar negeri AS sangat pro-Israel?

Dalam sejarahnya, tingkat konflik orang Yahudi dan orang Barat sebetulnya sangat tinggi. Tapi dengan kekuatan keuangan Zionis saat ini, mereka mampu merubah lawan menjadi kawan yang akan membela kepentingan mereka.
​

Saya juga bisa sih ikut-ikutan posting politik yang mengunggulkan pihak saya dan menyerang pihak lawan. Tapi saya menahan diri. Sangat-sangat menahan diri. Kenapa?

1. Saya punya saudara dan teman-teman baik, baik dari pendukung 01 dan 02. Kalau gak ada kasus 01 vs 02 ini, mereka adalah orang-orang paling baik yang saya kenal. Saya gak rela hubungan saya dengan mereka rusak cuma karena saya ribut soal politik.

2. Saya melihat jumlah pendukung 01 dan 02 di tahun 2014 dan 2019 tidak banyak berubah signifikan. Itu artinya apa? Postingan-postingan di medsos selama ini yang membela pihak sendiri dan menyerang pihak lawan tidak terlalu efektif untuk merubah pikiran pihak lawan dan beralih ke pihak kita. Postingan-postingan semacam ini cuma memperkuat keyakinan pihak yang sudah sama dengan kita.

Mungkin di titik inilah kampanye politik berubah jadi seperti mewartakan agama. Ketika kita terlalu banyak posting di medsos soal keunggulan agama kita dan terus menyerang agama lain, pihak lain akhirnya jadi sama sekali gak tertarik.
​
Mau cara kampanye yang aktif? Sama juga seperti mewartakan agama. Jangan kebanyakan nongkrong di medsos. Terjun langsung ke masyarakat! Tunjukkan Anda dan paham yang Anda bela adalah yang baik/terbaik dengan memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi manusia. Orang akan bisa merasakan. Kalau setiap orang berusaha membuktikan kebenaran/kebaikan apa yang diyakininya dengan cara ini, dunia akan jadi tempat yang lebih baik.

Saya membayangkan, mungkin perpecahan politik umat Islam Indonesia saat ini (yaitu pro-Jokowi vs anti-Jokowi; pro-Ahok vs anti-Ahok) bisa sedikit menggambarkan perpecahan umat Islam awal yang masih terjadi sampai sekarang (yaitu Sunni vs Syiah).

Perpecahan saat itu juga soal siapa yang berhak memimpin umat Islam kan? Syiah, yang kini jadi minoritas, menganggap hanya keturunan Nabi yang pantas. Sementara Sunni, yang kini jadi mayoritas, menganggap bahwa semua orang Islam bisa dipilih berdasarkan konsensus.

Hanya saja perpecahan saat itu pasti begitu hebatnya sampai akhirnya menyentuh hal keagamaan juga. Semua sabda Nabi (hadits) yang dikumpulkan oleh mereka yang tidak yakin pada hak kepemimpinan Ali r.a. (yang diperjuangkan kelompok Syiah) ditolak dan tidak mau dijadikan landasan hukum Islam oleh Syiah. Syiah hanya menerima hadits yang dikumpulkan kalangan mereka sendiri.
​
Kita tahu bahwa sepanjang sejarah manusia (setidaknya sampai datangnya ideologi sekularisme dari Barat), agama dan politik saling bertalian erat. Sebagaimana agama mempengaruhi politik, mungkin contoh yang saya sebut terakhir di atas juga bisa memberi contoh bagaimana politik juga bisa mempengaruhi keyakinan beragama.

Lucu ya ketika kita melihat diri kita sebagai orang pribumi dan membedakan orang Tionghoa sebagai pendatang di bumi Nusantara.

Kalau Anda orang Sumatera, Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, 4.000 tahun yang lalu Anda akan dianggap pendatang dari utara oleh orang Papua yang sudah ada di Nusantara sejak 40.000 tahun yang lalu.
Dan kalau Anda orang Papua dan menganggap diri Anda sebagai pribumi, maka 40.000 tahun yang lalu Anda akan dianggap sebagai pendatang dari barat oleh kelompok manusia kuno bernama Homo erectus yang sudah ada di Nusantara sejak 1,6 juta tahun yang lalu.

Sayangnya sudah tidak ada lagi suku modern di Indonesia yang merupakan keturunan Homo erectus. Mereka punah tanpa meninggalkan jejak.

Jadi, istilah pribumi non-pribumi itu sangat relatif. Semuanya cuma masalah waktu dan tidak ada nilainya dalam sains. Masalahnya cuma satu: Apa yang sudah Anda perbuat buat bagian Bumi dimana Anda berpijak dan kini memutuskan tinggal?

​A. Understanding the Spanish Context
Recently I have just read an Indonesian book titled “Islam di Spanyol” (Islam in Spain) written by my old friend, Ryan Mayer. The topic of Muslim civilisation in Spain becomes familiar to me again as it was when I was fascinated by the remarkable achievements of medieval Muslim civilisation in junior high school.
 
I’m interested in writing this short article since I see that although Ryan described extensively about the political dynamics in Islamic Spain in his book, he did not make a conclusion of why Muslim civilisation in Spain eventually collapsed. Moreover, books that focus on the demise of Muslim Spain are indeed quite difficult to find in the market. I myself believe that in the collapse of Muslim civilisation in Spain, there are valuable lessons for every Muslim.
 
Anybody having attention to Muslim history most probably would know that Islam was present in Spain for 900 years long, started with the arrival of Muslim conquerors in 711 AD and ended with the expulsion of the Moriscos (Muslims converting to Christians) in 1609 AD. While Europe fell into the Dark Age, marked by the absolute power of the church, the slowdown of intellectual and cultural growth, and the lack of good sanitation afflicting European cities, culture thrived in Muslim Spain. Streets were paved and lit with lanterns along the way. Public baths, hospitals, schools, universities, libraries, palaces and mosques were built everywhere in Spanish lands under Muslim rule. Muslims did not come to Spain on their own initiative. Rather, they were first invited by Julian, a Vandal lord, who despised the reign of Roderick, a Visigothic lord, who ruled most of pre-Islamic Spain. Rumors had it that Julian’s daughter had been raped by Roderick.  

​However, if we take a look at present Spain, there is only a few, if not none, that could hint at Islam being a living integral part of Spanish culture. The myriads of mosques once to be found on Spanish soils have been turned to other functions. Muslims also number only a few in modern Spanish population. Out of 40 million residents in Spain, Muslims only number 1 million, of which native Spaniards are only between 20.000 and 50.000 people. These things seem to contradict Muslim presence in the Iberian peninsula for nearly a millennium. So, what has brought collapse to Muslim civilisation in Spain? Also, what has made its perishing so successful?  
 
B. Causes of Collapse and Vanishing
 
Before we answer the aforementioned questions, I take you to have a look at Spain’s geographical situation first. Spain has always been located on the tip of Christian-dominated Europe, a continent separated by sea from the Muslim-dominated North Africa, the Middle East, and northern South Asia –a continuum from West to East. It can be understood by itself that the presence of any foreign element on the fringe of Europe, moreover Islam, will be subject to constant pressure from the region’s Christian powers. Thus if any Muslim rule was about to establish itself in Spain permanently, it must make sure that it should always remain strong to repel the region’s battering Christian forces.
 
Also, given Spain’s geographical situation, not all Islamic empires could reach Muslim Spain. The nearest back up was the Muslims in North Africa who were still separated by sea. The never-ending presence of a strong support would have been required to ensure the everlasting presence of Muslim civilisation in Spain. This support would assist Spanish Muslims should they fall under heavy siege from the enemies.
 
When Muslim Spain collapsed, all those requirements were no more fulfilled. There are 4 factors that I view contributing to the demise of Muslim Spain:
 
1. Consolidation of Spanish Christian Kingdoms
When Muslims first entered Spain, spanish christian kingdoms were weak. They fought each other for supremacy over Spain. Therefore Muslims could conquer Spain rather easily and enjoyed a period of peace during their early residence in Spain, in spite of internal conflicts in Muslim community itself. Although later they still fought each other, spanish christian kingdoms began to consolidate over time. One way is by doing royal marriages. A well known marriage is between king Ferdinand II of Aragon and queen Isabella I of Castile who brought end to the last Muslim government in Spain -the Emirate of Granada- in 1492 AD.
 
2. Conflicts Within Muslim Community
Since its first establishment in Spain, Muslim community had been a tapestry of different ethnic groups, which unfortunately turned out to become the source of conflicts along Muslim history in Spain.
 
In Muslim Spain, there were Berbers, North African Muslims who made up the majority of the soldiers in the conquest of Spain. Due to their participation, they claimed for rule in the conquered Spanish lands. There were also Muladis, Spaniards who converted to Islam or married with Berbers or Arabs. They did not only consist of common people, but also Spanish noblemen. Spanish noble muladi families were such as Banu Angelino, Banu Sabarico, Banu Qasi, and Banu Qabturno. They were the majority in the population of the occupied Spanish lands. They viewed that they deserved the rule of Spain, since Spanish soils were actually theirs. There were also Arabs, who despite being a minority were an elite ruling class. They were often despised by the other groups for allegedly regarding themselves superior and trying to retain the rule of Muslim Spain with themselves. Under Arabs-led governments, the Berbers and Muladis became second class citizens. 

​Although Spanish Muslim civilisation produced remarkable achievements on one hand, it was often coloured by this kind of ethnic disputes on the other hand. When one family from a group rose to power, the other families would challenge them. Several solutions had been attempted, such as alternate leadership for a limited period of time by different families. However, not all families turned out to abide by this agreement.
 
Until the end of Muslim history in Spain, leaders election and leadership succession were still problems in the Muslim community. Democracy, whereby leaders were appointed by means of popular vote, was still an unknown concept at that time. The diverse Spanish Muslim groups could only be united when a strong foreign Muslim power, such as the Umayyad, the Almoravid, or the Almohad dynasty, came to conquer and seized rule from everyone. When this foreign power disappeared, Spanish Muslims fell back into conflicts.
 
3. Conflicts Among Spanish Muslim Governments
Probably deceived by the peace they enjoyed, the Muslim governments, appearing in forms of taifas, forgot that they actually had common foes -the Christian kingdoms in the North- which would expand and reclaim their territories whenever possible. Muslim governments also did not regard that they stood on an equal ground and focus on working for the prosperity of their people -All of which could have led to the establishment of a Muslim confederation. Instead, each tried to be the most prominent in the region by carrying out monumental construction projects and overrunning the other Muslim governments, often by asking for assistance from the Christian kingdoms. Again, these disgraceful acts perished only when a unified government run by a foreign Muslim power took place.
 
4. Disappearance of A Strong Supporting Power
From point 2 and 3 we know that the presence of a strong foreign power was always required to establish unity within the Muslim community and the different political factions in Spain. Even if the local Spanish Muslim governments had united, this strong foreign power would have been needed to provide a support when advancing enemy forces came to their gate.
 
Unfortunately the last foreign dynasty to rule Muslim Spain, the Almohad, fell in 1269 AD with the assassination of its leader, Idris II Al-Wathiq. After that, the Reconquista, a process of reclaiming Spanish lands by the Christian kingdoms from Muslim rule that had started centuries earlier, went unstoppable. After the Emirate of Granada succumbed to the might of the allied Christian kingdoms, the fate of Spanish Muslims were left to the Christian hands. 

Almohad’s replacing dynasty in North Africa, the Merenid, did not have enough power to recapture the entire Spain from the Christian kingdoms, which were already strong at that time. Reinforcements from distant Muslim empires, such as the Ottoman Empire, could only launch assaults to Spanish coastal areas too. They could not go so far into Spanish heartlands. The fall of Muslim rule in Spain was eventually sealed.
 
If a civilisation falls, does it necessarily mean that all of its traces vanish? No. So why do traces of Muslim civilisation in Spain perish? The answers to this are provided in the 2 points below.

1. Rare Presence of Natives-run Muslim Governments
Although the Muladis represented the largest populace in Muslim Spain, Muslim governments were not headed by them. This is due to the fact that the first Muslim government was established by foreigners who conquered Spanish soils: the Arabs and Berbers. As a consequence, the Arabs and Berbers regarded that they deserved the prize of this conquest: rule over Spain. The Muladis were only able to rule when they succeeded in their coup d’etats against the ruling parties, such as in the case of Banu Qasi that seized rule of Upper Ebro region. However, Muslim governments headed by Muladis was not a wide spread phenomenon. 

Even if it is often said that Muslims of different ethnic backgrounds intermarried in Muslim Spain, it seems that it did not go in such a rate that could totally blur ethnic distinction in the Muslim community. Some people still thought that they deserved rule of the occupied territories more than the others due to their ethnicity. This type of government, run for Muladis by non-Muladis, rather than for Muladis by Muladis, is what I suppose has made Spanish Muslim governments viewed by Spaniards of that time as being colonialistic and alien to some degree, because their relative Muladis could not be masters in their own homeland.  Acts to eliminate everything foreign could appear in every nation of this world, whenever an anti-foreigner sentiment erupts amidst the community. 

2. Eradication by Spanish Monarchs   
When the Emirate of Granada was defeteated in 1492 AD, its leader, Muhammad XII alias Abu Abdillah secured an agreement, The Treaty of Granada, with King Ferdinand II and Queen Isabella of Castile to protect the religious freedom of the Muslims now living under Christian rule, known as Mudejars. However this agreement was short lived. Soon Cardinal Cisneros burned Arabic books and forced Muslims to convert to Christianity, which caused the First Rebellion of Alpujarras in 1499 AD. In 1502 AD, Queen Isabella I officially asked all Muslims in the kingdom of Castile to convert to Christianity or exile. King Charles V took the same act to Muslims in the kingdom of Aragon in 1526 AD. 

While some Muslims exiled, many chose to convert to Christianity. They were known as Moriscos. However, they were often subject to suspicion from their fellow Christians for practicing Islam in secret. This was probably influenced by the issue of some fatwas, such as that from the Grand Mufti of Oran in 1504 AD, that explained that Muslims were allowed to eat pork, drink wine, or do other forbidden things to hide their true identity (known as taqiyya) in the face of imminent threat. Many Moriscos then became targets for Inquisition, a Christian trial to investigate the actual religious practices of the suspected Christians. Its punishments range from imprisonment, torture, to burning at the stake, known as auto da fe.  

Despite being Christians, many Moriscos still used Arabic language, dress and performed Arabic customs. To assimilate the Moriscos better into the Spanish Christian society, in 1567 AD King Phillip II of Spain reasserted the prohibition for practice of Islam and forbade the use of Arabic language, names, dress, customs, as well as instructed the surrender of Morisco children to be educated by Christian priests. Some Moriscos who were indeed secret Muslims carried out the Second Rebellion of Alpujarras and the Morisco Revolt in 1568. Following these, King Phillip III of Spain issued the Edict of Expulsion in 1609 AD to finally expel all Moriscos from the kingdom of Spain while confiscating their properties. This closed the presence of significant Muslim population in Spain. 

Struggling with Muslims in their homeland along the course of their history, the Spaniards were the only Western nation not to participate in the Crusades launched to seize Jerusalem from Muslim hands.

C. Conclusion
I know that many modern Muslims dream to be united under a single caliphate as they were in the past. However, the more I learn about Muslim history, the better I understand that the only Muslim caliphates free of any profane contaminations were the first four Muslim caliphates, run by the fellows and direct students of Prophet Muhammad himself. Since the last caliphate was brought down by a coup d’etat, the following caliphates fell victim to greed, political intrigues, ethnic discrimination, and corruption despite their great accomplishments. These were also the diseases that have eventually torn down Muslim civilisation in Spain. Finally, I believe, it is not unity under a single caliphate per se that would restore Muslims to world domination again as in the Middle Age, but values like hard work, fairness, ethnic equality, democracy, education, and good morality –some of which had been prescribed by the Prophet himself in his Last Sermon before he died.   

A. MASALAH-MASALAH POKOK PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Masalah-masalah ini diurutkan berdasarkan skala prioritas:

1.   Pemerintahan yang berstuktur tambun dan cenderung korup.

2.   Birokrasi-birokrasi yang menyuburkan budaya korupsi dan mempersulit pertumbuhan dunia usaha.

3.   Ketergantungan nasional yang tinggi pada Bahan Bakar Minyak yang dihadapkan pada prediksi habisnya cadangan minyak Indonesia pada tahun 2030. Jika tidak diatasi secara cepat ini akan mengakibatkan kehidupan ekonomi nasional berbiaya tinggi, memperlambat perkembangan sektor industri dan jasa, dan kehancuran ekonomi nasional ketika cadangan minyak telah habis.

4.   Lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Ini memperlambat pertumbuhan sektor industri dan jasa di Indonesia.

5.   Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Disertai dengan rendahnya kualitas pendidikan dan minimnya ketersediaan lapangan kerja (akibat lambatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa), hal ini dapat mengakibatkan pemiskinan nasional.

6.   Rendahnya ketahanan pangan di Indonesia.   
 
B. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBENAHI INDONESIA
Langkah-langkah ini ditetapkan berdasarkan skala prioritas:

1.    Menciptakan Birokrasi yang Efisien, Efektif, dan Minim Korupsi.
a.    Meninjau dan menyederhanakan birokrasi-birokrasi di bidang pencatatan kependudukan, perpanjangan masa berlaku surat-surat kendaraan bermotor, dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

b.    Melakukan studi & menentukan jumlah pegawai pemerintah yang efisien.

c.     Mengurangi jumlah pegawai pemerintah yang sudah ada dengan:
-       Menunda penerimaan pegawai pemerintah angkatan baru
-       Menunda promosi jabatan bagi pegawai yang sudah ada
-       Menawarkan pensiun dini dengan kompensasi tunjangan 

d.    Meninjau dan memperbaiki kesejahteraan hidup pegawai pemerintah.
Untuk tahap awal, program ini ditujukan bagi pegawai yang bekerja di bidang penerimaan pendapatan negara dan penegakan hukum.

e.    Menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dengan:
-       Menciptakan sistem evaluasi dan raport kinerja tahunan bagi setiap pegawai pemerintah.
-       Menetapkan besar kenaikan gaji pegawai berdasar hasil evaluasi kinerjanya
-       Menetapkan SP1, SP2, dan SP3 bagi pegawai yang tidak berkinerja baik yang dapat berakibat pada pemecatan (setelah SP3).

f.     Mewajibkan institusi-institusi pemerintahan, terutama yang bergerak di bidang penerimaan pendapatan negara dan penegakan hukum, menerbitkan laporan keuangan tahunan bagi publik, yang antara lain memuat Belanja Anggaran institusi-institusi tersebut,  dan ditayangkan di website resmi institusi-institusi tersebut, surat kabar, dan media televisi nasional.

g.    Mereformasi Ombudsman Republik Indonesia dan mengubahnya menjadi Komisi Pengawasan Institusi Pemerintah (KPIP) yang anggotanya berisi elemen-elemen masyarakat dan LSM-LSM dan bertugas mengawasi kinerja dan pelayanan publik yang dilakukan institusi-institusi pemerintah. KPIP dapat bekerjasama dengan KPK untuk memberantas korupsi di dalam institusi-institusi pemerintah.  

h.    Menolak pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi.

i.      Menghapus wewenang penyidikan kasus korupsi dari Kepolisian dan mengkhususkan wewenang itu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan saja, menambah jumlah pegawai KPK dan mendorong KPK untuk meningkatkan penyelidikan kasus korupsi di institusi-institusi pemerintah.

j.      Mewajibkan Kejaksaan untuk menampilkan laporan perkembangan persidangan kasus-kasus korupsi di website kejaksaan dan melakukan pemberitahuan resmi di surat kabar, setiap kali suatu vonis kasus korupsi dijatuhkan, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pemberantasan korupsi di institusi-institusi negara.   
 
2.    Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PERTUMBUHAN DUNIA USAHA
a.    Mengkaji dan menyederhanakan birokrasi-birokrasi yang mempersulit pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.
 
KONVERSI ENERGI
b.    Melakukan studi tentang pola konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dan merumuskan Masterplan Konversi Penggunaan Sumber Energi Nasional (MKP-SEN) untuk mengurangi ketergantungan penggunaan BBM pada tingkat nasional secara bertahap.
 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
c.     Melanjutkan pembangunan mengikuti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dirumuskan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

d.    Mengevaluasi daerah-daerah yang memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur guna melancarkan dan meningkatkan pertumbuhan aktivitas industri dan jasa di daerah-daerah tersebut.

e.    Memprioritaskan pembangunan infrastruktur (rel kereta api, jalan raya, dermaga, landasan udara, ketersediaan jaringan listrik, air bersih, instalasi pengolahan limbah dan sampah) di daerah-daerah yang disebut pada point D.

f.     Berkaitan dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur, pemerintah perlu mengundang investor swasta & asing untuk melakukan pembangunan infrastruktur pada tingkat nasional dengan skema bisnis yang saling menguntungkan.
 
PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
g.    Melakukan studi tentang daerah-daerah berpotensi wisata di Indonesia dan menetapkan Daerah-daerah Tujuan Utama Wisata Nasional untuk memicu bangkitnya sektor pariwisata di Indonesia.

h.    Memperbaiki keadaan objek-objek wisata di daerah-daerah yang disebut di point G.

i.      Memperbaiki keterhubungan antar daerah yang menjadi tujuan utama wisata nasional.

j.      Mendirikan Tourist Information Centre dengan staf-staf yang mampu berbahasa Inggris di daerah-daerah yang disebut di point G.

k.    Mencari slogan pariwisata nasional yang dapat mengekspresikan keindahan alam Indonesia kepada turis-turis asing daripada slogan yang ada sekarang (“Unity in Diversity”), misalnya “A Paradise on the Equator”.

l.      Mengalokasikan anggaran untuk promosi pariwisata ke dunia internasional.  
 
3.    Mengendalikan dan Mengurangi Laju Pertumbuhan Penduduk Nasional
a.    Melakukan studi mengenai laju pertumbuhan penduduk tahunan yang layak di Indonesia berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang ada.

b.    Menggiatkan program Keluarga Berencana (KB), terutama di daerah-daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk di atas target laju pertumbuhan penduduk nasional.
 
4.    Meningkatkan Jumlah Penduduk Berpendidikan dan Kualitas Pendidikan
a.    Melakukan studi mengenai jumlah anggaran pendidikan yang layak berkaitan dengan target laju pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi nasional hanya bisa dicapai bila tersedia jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih sesuai yang diharapkan.  

b.    Mengintegrasikan tugas penyelenggaraan pendidikan nasional, riset, dan pengembangan teknologi nasional dalam satu kementrian: Kementrian Pendidikan dan Pengembangan Teknologi.

c.     Menetapkan kembali wajib belajar 9 tahun dan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) gratis di sekolah-sekolah negeri bagi seluruh warga negara Indonesia

d.    Meninjau kembali kurikulum pendidikan nasional dan menyesuaikannya mengikuti hal yang disebut dengan 3 Tujuan Utama Pendidikan Nasional:
-       Menciptakan individu yang berkepribadian baik dan matang, dicapai dengan:
-       Menambah jumlah jam pelajaran agama di tingkat pendidikan dasar (SD), menengah pertama (SMP), dan menengah atas (SMA/SMK).
-       Memperkenalkan mata pelajaran Kepribadian dan Etika pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA/SMK).   
-       Menciptakan individu yang memiliki penguasaan keahlian yang baik, dicapai dengan:
-       Meninjau kembali jumlah mata pelajaran pada tiap tingkat pendidikan dan menyesuaikannya agar siswa tidak mempelajari terlalu banyak mata pelajaran dan dapat mencapai kematangan pada mata-mata pelajaran yang dipelajarinya.
-       Menciptakan individu yang tergerak untuk membuka lapangan pekerjaan setelah ia menamatkan pendidikan (baik SMK ataupun Perguruan Tinggi), dicapai dengan:
-       Memperkenalkan mata pelajaran Kewirausahaan pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dan Perguruan Tinggi.    

e.    Membentuk Komite Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Nasional (KP3N) yang anggota anggotanya berasal dari elemen-elemen masyarakat dan bertugas menyelidiki penyimpangan-penyimpangan pada penyelenggaraan pendidikan nasional (serupa fungsi KPK dalam pengawasan aparatur-aparatur negara).

f.     Menyelenggarakan Beasiswa Pendidikan Perguruan Tinggi tidak hanya bagi siswa dengan kecerdasan menonjol dari kalangan masyarakat berkesejahteraan rendah, tapi juga bagi siswa dengan kecerdasan biasa-biasa saja dari kalangan tersebut, mengingat pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa memandang tingkat kecerdasannya.
 
5.    Membentuk Ketahanan Pangan Nasional
a.    Melakukan studi tentang pola konsumsi bahan-bahan pangan di Indonesia, merumuskan Masterplan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional, dan membentuk swasembada pangan pada bahan-bahan pangan yang utama bagi penduduk Indonesia.

C. KEMENTERIAN-KEMENTERIAN YANG PERLU DIBENTUK
Berikut adalah kementerian-kementerian yang perlu dibentuk untuk menjalankan langkah-langkah di atas. Pembentukan kementerian-kemenetrian ini memperhatikan asas keefisienan dan keefektifan birokrasi.
1.       Kementerian Sekretaris Negara
2.       Kementerian Aparatur Pemerintahan (dahulu Kementerian Dalam Negeri)
3.       Kementerian Koordinasi Bidang Ketahanan Pangan, mengkoordinasikan:
4.    Kementerian Kehutanan
5.    Kementerian Pertanian dan Perkebunan
6.    Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.       Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, mengkoordinasikan:
8.         Kementerian Keuangan Negara
9.         Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10.      Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi  
11.      Kementerian Informatika dan Komunikasi  
12.      Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
13.      Kementerian Badan Usaha Milik Negara
14.      Kementerian Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, dan Transmigrasi
15.   Kementerian Koordinasi Pembangunan Nasional, mengkoordinasikan:
16.      Kementerian Perumahan dan Pembangunan Infrastruktur
17.      Kementerian Transportasi
18.      Kementerian Perlindungan Lingkungan
19.   Kementerian Pertahanan dan Keamanan  
20.   Kementerian Kehakiman, Perlindungan HAM, dan Anak
21.   Kementerian Pendidikan dan Pengembangan Teknologi
22.   Kementerian Kesehatan dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
23.   Kementerian Pemuda dan Olahraga
24.   Kementerian Agama dan Pembinaan Moral
25.   Kementerian Hubungan Luar Negeri

Yesterday was the 10th annual comemoration of the 9/11 tragedy. On TV channels, like History Channel, I saw heart touching programmes, like the Last Calls (made by victims) from the Twin Towers. I, personally, condemn any act of terrorism, regardless of by whom it is done.

While 10 years have passed and many of the victims' family members have tried to learn something from the tragedy, I doubt if the American government has done the same thing. While George W. Bush immediately aired after the disaster and announced that he condemned such an act of homicide, he should have also reflected, why such a terrible thing could have happened. What triggered those terrorists in the first place to do such an act?

For me, as what those terrorists themselves might have shown, it is the American foreign policy of double standard. The negligence of the US government of the homicide that takes place almost everyday in the Palestine and the support that it shows to Israel are immediate examples. Those terrorists wish to teach the American government a lesson! That's an important thing that must come to our attention. 

Yet has the US government really learned something? From what I saw from the TV, where Bush has only condemned such act of terrorism, without seemingly having tried to understand the reasons of its occurence, followed by the agressions he launched to Afghanistan and Iraq, to me it appears that NOT a lesson has been learned by the US government. Measured from the toll of innocent victims that 9/11 has brought, it is such a big shame for the US government.

Akhir-akhir ini saya semakin sering saja melihat iklan anti korupsi di saluran-saluran TV kita. Ada iklan yang menunjukkan seorang anak sekolah yang malu pakai baju pemberian bapaknya karena sang bapak adalah pejabat yang korupsi. Ada juga iklan yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan para pelaku korupsi ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

Saat ini pemerintah memang sedang gencar-gencarnya meluncurkan berbagai iklan masyarakat yang mengutuk perbuatan korupsi. Korupsi ditempatkan sebagai perbuatan nista: sebuah pilihan yang seakan-akan hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang rakus harta. Sementara pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan upaya "ke luar" (publik), saya sering tersenyum melihat usaha yang dilakukan pemerintah ini. Sebenarnya pernahkah kita bertanya, kenapa seseorang sampai mau berkorupsi?

Mari kita lihat daftar peringkat gaji pegawai-pegawai instansi pemerintah di bawah ini:
- Eselon 1: Rp. 4,5 juta/bulan
- Eselon 2: Rp. 2 juta/bulan 
- Eselon 3: Rp. 900 rb/bulan
- Eselon 4: Rp. 360 rb/bulan

Eselon-4 adalah jabatan terendah dalam suatu instansi pemerintah (kira-kira setara pegawai tingkat terrendah) dan Eselon-1 adalah jabatan tertinggi (setara Direktur Jenderal/DirJen dalam suatu departemen atau instansi publik).

Dari daftar di atas, kita bisa lihat bahwa gaji tertinggi seorang pejabat pemerintah adalah Rp. 4,5 juta/bulan. Sekarang mari kita lakukan hitungan matematis.. Berapa kebutuhan uang teman-teman/bulan? Kalau saya, ketika saya kos di Bandung semasa kuliah, saya butuh Rp. 1,7 juta/bulan. Kalau di suatu keluarga ada 4 orang anggota keluarga, maka paling tidak dibutuhkan 4 x Rp.1,7juta/bulan = Rp. 6,8 juta/bulan. Dalam keluarga, jumlah ini jelas belum cukup. Kita masih harus masukkan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dll. Kebutuhan uang/bulan jelas jadi jauh lebih besar daripada Rp.6,8 juta. Sekarang  logiskah bila pemerintah hanya mengupah pegawai tertingginya dengan gaji Rp.4,5 juta/bulan?

Menurut saya inilah penyebab utama korupsi. Pemerintah tidak menggaji pegawainya dengan memahami standar hidup yang saat ini berlaku. 

Mengapa pemerintah tidak bisa menggaji pegawainya dengan gaji yang pantas? Karena birokrasi pemerintah Indonesia terlalu gendut! income bulanan pemerintah yang hanya didapat dari pajak dan BUMN-BUMNyang jumlahnya hanya segelintir (dan biasanya banyak merugi) harus didistribusikan ke kalangan birokrat yang jumlahnya terlalu banyak.

Pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti standar pemerintah negeri-negeri tetangga. Lihat Malaysia sebagai contoh. atau Singapura. atau Jerman sekalian. di negara-negara itu, birokrasi yang ada berbentuk langsing, tidak terlalu banyak pegawai, akan tetapi efektif. Para birokrat pun akhirnya bisa digaji dengan gaji yang tinggi. semua orang pun merasa puas. Di negeri-negeri tetangga, para pejabat tinggi departemen, setingkat Dirjen, merasa senang, karena selain mendapatkan gaji yang mencukupi, mereka pun masih mendapat bonus. Ini setimpal dengan jerih payah yang mereka keluarkan. 
Pemerintah Indonesia semestinya melakukan ini. Yakni pelangsingan birokrasi. 

Kalau pemerintah Indonesia saat ini takut bahwa pelangsingan birokrasi dengan cara pemecatan akan menimbulkan banyak pengangguran, mungkin bisa diterapkan metode regresi, yakni penurunan jumlah CPNS yang diterima dari tahun ke tahun. Promosi jabatan untuk para pejabat yang kerjanya hanya kongko-kongko lantas diperlambat. lalu dilakukan pembenahan dalam instansi itu sendiri. Birokrasi pun lama-lama akan menjadi langsing dan efektif. 
 
Menurut saya, pemerintah sih boleh saja buat iklan-iklan anti korupsi. Tapi kalau pemerintah tidak pernah bersikap analitis, mencoba mencari tahu akar/motif sebenarnya seseorang berkorupsi, maka permasalahan sebenarnya tidak akan pernah selesai. Untuk saya, sama saja dengan menabur garam di laut. 

​Hari Minggu y.l. (27 Jan 08) pak Harto tutup usia. Ada berbagai reaksi masyarakat berkaitan wafatnya pak Harto ini. Ada yang berduka karena merasa kehilangan beliau. Ada juga yang malah senang, mengingat “kejahatan-kejahatan” yang pernah dilakukan pak Harto semasa hidupny. Diantara 2 ambivalensi ini, gmana sikap gw?

Siapapun dan apapun yang pernah dikerjain pak Harto semasa hidupnya, gw masi hormat sama beliau. Seabis bliau wafat, gw masi sempet berdoa, ”Tuhan, semoga Engkau mempertimbangkan amal2 baik yg pernah dilakukannya semasa hidup, dan pertimbangkan apabila amal2 baik itu mungkin bisa menutupi amal2 buruknya”. Secara agama, pak Harto tu Muslim. Gw sbg Muslim juga ngrasa ada kewajiban buat ngedoain.

Kenapa gw masi respek ama pak Harto? Gw sendiri gak ada maksud buat bikin dy jadi tampak baik. Gw paling benci kerjaan kayak gini –ngerjain suatu hal yang gak muncul dari hati gw sendiri-. Tapi bwt gw, emang ada karya2 pak Harto yang gw mesti acungin jempol. Okelah, coba qt review. 

Buat gw, pak Harto adalah salah seorang visioner and planner terbaik yang pernah ada. Dy gak cuma omong doang, tapi juga bisa mengeksekusi plan-plannya dengan baik. Pas mule megang  kekuasaan di tahun 1968, ekonomi Indonesia morat-marit. Pengangguran dmana2 en jumlah orang miskin mencapai 60%. Ini semua adalah warisan bung Karno yang semasa hidupnya kurang membangun fundamental ekonomi bangsa, tapi malah keranjingan bikin proyek2 monumental dan ngabisin duit (Hotel Indonesia, Monas, Gelora Bung Karno, dll) demi naikin martabat bangsa di mata dunia. 

Pas kekuasaan beralih ke pak Harto, pak Harto bukan cuma ngatasin masalah2 praktikal bangsa yang muncul hampir setiap hari, tapi dy masi sempet2nya bikin planning pembangunan puluhan tahun ke depan buat bangsanya. Pas pertama kali bikin planning ini, dy gak sendirian. Dy ngundang teknokrat2 dan ahli ekonomi bangsa waktu itu buat diskusi, kyak Widjojo Nitisastro, Ali Wardana, Moh. Sadli, Soemitro Djojohadikusumo, Subroto, Emil Salim, Frans Seda, en Radius Prawiro. Planning yang udah dibikin itu disebut Pelita, en selama pemerintahannya pak Harto –hal ini bner2 patut diacungi jempol- gak pernah meleset mencapai target yang ada di setiap Pelita. 

Bisa dibilang pak Harto itu orang yang bener2 ngerti akar permasalahan bangsanya. So, Pelita yang dia bikin disusun berdasar prioritas pemecahan masalah. 

Mula2 pak Harto nyelesaiin masalah pangan. Tahun 60-an Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar dunia. Di bawah koordinasi tangannya, dalam 20 tahun Indonesia sudah menjadi negara swasembada beras, bahkan menjadi pemberi bantuan beras ke negara2 kelaparan di Afrika. Buat ini, tahun 85 pak Harto dapet piagam penghargaan, yang langka banget didapetin pemimpin dunia lainnya, dari PBB. 

Abis itu pak Harto ngontrol pertumbuhan penduduk Indonesia yang waktu itu sangat bombastis. Buat pak Harto, swasembada pangan yang udah dicapai jelas gak akan ada gunanya kalo jumlah konsumen (orang yang makan beras) terus naik secara gak terkontrol. Dy lah yang pertama kalinya nyetusin KB. Dengan promosi kepada masyarakat secara terus menerus, akhirnya program KB ini banyak yang mengikuti dan pertumbuhan penduduk Indonesia bisa ditekan drastis –Tercatat pengikut KB pd Pelita V mencapai 21,5 juta orang! Bandingkan angka ini dengan sekarang!

Program pak Harto yang selanjutnya adalah perumahan. Pak Harto menganggap tersedianya perumahan yang layak bagi semua orang, terutama rakyat miskin, adalah salah satu fundamen pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pak Harto mendirikan Perum Perumnas yang tugas utamanya mengurusi penyediaan rumah bagi masyarakat kecil.

Pak Harto juga menganggap penting pendidikan dan kesehatan. Pas pak Harto pertama kali ngejabat, pelayanan kesehatan terhadap rakyat kecil kondisinya parah banget. Pelayanan kesehatan sama sekali gak bisa ditemui di desa2 en cuma ada di kota2 besar! Pak Harto lah yang lantas mencetuskan ide Puskesmas sebagai ”rumah sakit” kecil di desa. Dimulai dari 0%, stelah 32 tahun, Puskesmas telah ada di 90% kecamatan di Indonesia (termasuk di Papua!). 

Sambil membangun fundamen ekonomi bangsa, pak Harto juga ngadain proyek2 fundamen dalam bidang infrastruktur, seperti pengadaan waduk2 untuk keperluan irigasi dan listrik (Waduk Saguling, Cirata, Gajah Mungkur, Kedung Ombo, Asahan, dll), jalan2 tol (Jagorawi, Jakarta-Merak, Surabaya-Malang), pelabuhan2 di seluruh kota besar Indonesia (termasuk Tanjung Priuk yang sbelumnya gak ada), en bandara2 (termasuk bandara Sukarno-Hatta yang sbelumny gak ada). Hampir sebagian besar infrastruktur yang menunjang kehidupan bermasyarakat kita saat ini adalah hasil karya pak Harto. 

Kesuksesan pak Harto ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin 70% pd tahun 70-an jadi 11% pd tahun 90-an (berkurang 59%!), pertumbuhan ekonomi yang rata2 7% (ini bagus banget mnurut standar fundamen ekonomi!), meningkat tajamnya income perkapita orang Indonesia dari US$ 70/thn jadi US$ 800/thn hanya dalam 20 tahun, en nilai tukar dolar yang nyaris stabil sempurna selama masa pemerintahan pak Harto (di level Rp.2.400/ US$).  

Jujur aja, mnurut gw kalo Indonesia gak pernah punya presiden kayak pak Harto, Indonesia gak akan bisa mencapai kondisinya yang relatif lumayan maju kayak sekarang ini. Katakanlah Tuhan menakdirkan Mega, Gus Dur, ato SBY memerintah sebelum pak Harto, Indonesia mungkin masih ada ada di garis belakang. 

Khusus orang yang gw sebut terakhir –SBY-; gw salut ama integritas beliau. Tapi maaf SBY, Anda belum sevisioner pak Harto. Buat gw pribadi, selama orde Reformasi ini, belum ada pemimpin yang visioner, yang bisa memberikan arah dan menyusun program2 yang jelas (seperti Pelita), yang menunjukkan apa yang harus diraih bangsa ini dalam 5, 10, 15, dan 20 tahun mendatang. Ketiadaan pemimpin yang kayak ginilah yang menurut gw bikin Reformasi saat ini kehilangan arah. 

Tapi ya itu. Pak Harto juga punya salah. Kesalahan pertama beliau adalah beliau tidak menyukai keberadaan pihak2 oposisi. Adanya oposisi ini selain tentunya selalu berasa tidak nyaman bagi seorang pemimpin, juga mungkin mengancam program2 yang dicanangkan pak Harto, untuk pak Harto pada khususnya. Pak Harto nyaris selalu melakukan tindakan represif terhadap oposisi2nya. Liat kasus Malari. Atau pembantaian Tanjung Priuk. Atau kasus pelanggaran HAM di TimTim. Atau raibnya secara tiba2 (karena dibunuh?) begitu banyaknya mahasiswa aktivis di jaman pak Harto. 

Pak Harto juga memegang negara ini seorang diri. Tak ada fihak lain. Negara pun seakan2 menjadi miliknya. Ia lantas punya kuasa (privilege) memberikan hak pengelolaan beberapa sektor negara yang strategis (yang semestinya tidak boleh diberikan ke orang lain) ke pihak2 tertentu. Inilah kesalahan kedua pak Harto, dimana pada jamannya terjadi pengerusakan hutan dan penyedotan kekayaan2 alam negara dibawah kuasa beberapa orang saja. Pak Harto juga memberikan privilege kepada –maaf- begitu banyak pengusaha Tionghoa kala itu, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi orang Tionghoa dan pribumi saat ini jadi begitu lebar. 

Tak lupa di bawah pemerintahan pak Harto pula Indonesia akhirnya menjadi negara yang sangat birokratis. Karena birokrat memegang full control, maka birokrat mulai leluasa melakukan korupsi tanpa bisa dikontrol. Inilah yang menjadi sejarah awal munculnya korupsi di Indonesia. Ingatlah bahwa demokrasi dan transparansi pada jaman pak Harto nyaris gak ada!

So, dilematis emang. Pak Harto punya banyak jasa, tapi juga ada dosa. So, gmana sikap kita? Yah, seperti pepatah. Contoh semua hal baik pada diri pak Harto yang gak ada di pemimpin lainnya, en jauhi hal2 buruknya. Jauhi ketertutupannya pada kritik, jauhi keotoriterannya, dll. 

Terus apakah kita harus mendoakan beliau saat ini? Of course! Paling gak minta supaya Tuhan menilai semua perbuatan baik en buruknya secara adil! Tuhan tentu tau yang lebih baik. En apakah kita harus melupakan kesalahan pak Harto di masa lalu? Ini hal yg gak bisa djawab dgn mudah. Gw gak terlalu setuju ama beberapa elit politik yang bilang bhw kesalahan pak Harto di masa lalu sebaiknya dimaafkan begitu saja. Masalahnya, kebanyakan dari mereka bukan korban pak Harto di masa lalu. Para korban, yang menerima perlakuan sadis/tak manusiawi yang langsung dari pak Harto, tentu sulit memaafkan. So buat perkara yang satu ini, biarin aja ini jadi masalah personal setiap orang dengan pak Harto. Karena penderitaan setiap orang beda, jadi gak bisa seenaknya aja kita bilang, ”Yah dimaafkan saja lah pak Harto. Kan sudah banyak jasanya”. 

Wallahu a’lam bis shawab.