Pandangan Saya tentang Penegakan Negara Islam

Saya selalu senang dengar nasihat-nasihat ustadz Felix Siauw, tapi saya tidak pernah sepakat soal idenya mendirikan khilafah Islam di Indonesia.

Pada dasarnya sebagai seorang Muslim saya SETUJU bila syariat Islam diterapkan bagi mereka yang mengaku Muslim. Tapi caranya BUKAN dengan mengganti ideologi Pancasila. Selain itu ada syarat-syarat lain yang, dalam pandangan saya, HARUS dipenuhi kalau syariat Islam mau diterapkan.

Kenapa saya tidak setuju ideologi Pancasila digantikan ideologi Islam? Karena nantinya hanya Islam yang akan diakui sebagai agama negara, seperti di negara jiran. Saya tidak mau teman-teman saya yang Non-Muslim merasa bahwa ini bukan tanah air mereka; bahwa mereka cuma menumpang hidup disini. Ingat, nenek moyang mereka pun berasal dari Indonesia, sebagaimana yang Muslim. Mereka hanya memilih agama yang berbeda.

Selain itu, siapapun yang mempelajari sejarah terbentuknya NKRI pasti akan mengetahui bahwa sejak sebelum lahirnya NKRI, di negeri ini selalu ada 3 kubu kekuatan yang saling berebut kedudukan: Nasionalis, Komunis, Muslim (Nasakom). Setiap kali satu kubu mencoba mengajukan ideologinya sebagai dasar negara, yang lain pasti akan datang untuk meruntuhkan.

Oleh karena itu akhirnya para bapak pendiri negara memilih untuk membentuk ideologi baru yg belum pernah ada sebelumnya di muka Bumi: Pancasila. Dengan Pancasila, TIDAK semua keinginan setiap kubu yang ada di Indonesia bisa terpenuhi, tapi inilah kompromi politik TERBAIK untuk menjaga keutuhan dan ketentraman di Bumi Pertiwi.

Lantas bagaimana caranya menegakkan syariah Islam bagi masyarakat Muslim di bawah ideologi Pancasila? Ada 2 pilihan:

1) Mulai menegakkan syariah Islam di lingkungan keluarga Muslim. Perkuat konsolidasi dan dakwah internal ketimbang eksternal, dimana MUI sebagai lembaga yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan umat Islam di Indonesia harus menjadi pemimpinnya. Saya sering iri terhadap umat-umat beragama minoritas di Indonesia yang tampaknya justru lebih berhasil melakukan konsolidasi internal daripada umat beragama yang mayoritas.

2) Berjuang di level parlemen agar bunyi sila-1 Pancasila dirubah kembali menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Para Pemeluknya" sebagaimana yang tertulis di Piagam Jakarta, dimana Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang menyatukan semua umat beragama.

Tapi bila kita menempuh langkah no. 2, maka kita juga harus bersikap adil (fair), dimana syariat Islam tidak boleh diterapkan bagi mereka yang bukan Muslim atau mereka yang tidak ingin jadi Muslim. Itu artinya:

1) Negara harus mengakui juga agama-agama lokal di Indonesia (seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, Aluk Tadolo, Marapu dll) dan membuat kategori terpisah untuk mereka di KTP. Sudah jamak diketahui, bahwa karena selama ini hanya ada 6 agama yang diakui negara dan boleh dituliskan di KTP, maka banyak orang Indonesia yang menganut kepercayaan lokal akhirnya 'terpaksa' harus memilih 1 dari 6 agama resmi yang ada.

Itu artinya, ada kemungkinan dimana sekian persen umat Islam yang ada sekarang sebenarnya adalah penganut kepercayaan lokal yang 'terpaksa' memilih Islam untuk kolom agamanya di KTP, agar mereka tidak disulitkan dalam administrasi negara. Apakah adil menerapkan syariat Islam kepada mereka, sementara mereka sendiri sebenarnya berharap keyakinan mereka diakui negara?

2) Anak-anak semua umat beragama harus diberikan kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya ketika mereka sudah mencapai usia dewasa tanpa boleh mendapatkan tekanan dari siapapun juga. Hal ini juga harus berlaku bagi anak-anak umat Muslim. Karena apakah adil untuk memberlakukan syariat Islam bagi semua anak yang lahir di lingkungan keluarga Muslim, sementara mungkin ada sekian persen diantara mereka yang sebenarnya tidak ingin jadi Muslim? Mereka cuma kebetulan saja dilahirkan di lingkungan keluarga Muslim.

Jadi sekali lagi, saya tidak melihat bahwa penerapan syariat Islam bagi masyarakat Islam di Indonesia harus dipandang sebagai sebuah masalah. Karena pada dasarnya, kalau seseorang mengaku Muslim, sudah sewajarnya dia dituntut kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Muslim.

Namun disini saya mengajak bagi mereka yang menyerukan penerapan syariat Islam agar bisa bersikap adil dan bertenggang rasa kepada mereka yang bukan Muslim, supaya ketika syariat Islam dijalankan, mereka tidak merasa bahwa ini bukan negeri mereka lagi. Satu-satunya cara mengatasi hal itu yaitu dengan menjalankan syariat Islam secara terbatas kepada komunitas Muslim saja di bawah ideologi yang lebih besar, yaitu Pancasila.